15 hours ago
3
jpnn.com, JAKARTA - Tata kelola di perusahaan BUMN sektor energi kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama pimpinan perusahaan BUMN tersebut, Simon Sembiring, beserta jajaran subholding.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menekankan pentingnya perbaikan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik korupsi yang terus berulang.
“Ada harapan besar untuk membawa perubahan dan memastikan perusahaan BUMN ini bersih,” ujar Asep dalam rapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3).
Asep juga mengingatkan pertemuannya dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang membahas efisiensi di perusahaan negara. Namun, tak lama setelah itu, kasus korupsi di salah satu unit usaha perusahaan tersebut mencuat.
"Kita bicara efisiensi, tetapi ternyata meledak kasus di perusahaan ini. Ini ironis," tambahnya.
Asep juga membandingkan anggaran untuk Badan Perlindungan Konsumen yang hanya Rp8,9 miliar per tahun dengan potensi kerugian negara akibat sindikat korupsi yang mencapai Rp100 triliun per tahun.
Menurutnya, hal ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan pengawasan di berbagai sektor, termasuk di perusahaan BUMN energi.
Lebih lanjut, Asep menyoroti keberadaan sindikat kejahatan yang telah lama beroperasi tanpa terdeteksi. Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan internal dalam mencegah praktik kecurangan.
