7 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Proyek penulisan sejarah resmi Indonesia yang digarap Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menuai kontroversi.
Direktur Sejarah dan Kemuseuman Kemenbud Prof. Agus Mulyana menyebut kelompok yang menolak proyek ini sebagai radikal dalam Forum Diskusi Penulisan Sejarah Indonesia 2025 di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (23/5).
"Akhir-akhir ini kami sedang dihadapkan pada suatu penampilan narasi mengenai respons terhadap penulisan sejarah Indonesia. Reaksi yang muncul berasal dari yang kalau orang NU bilang radikal. Mereka menolak karena menganggap ini akan mencuci dosa-dosa di masa lalu," ujar Prof. Agus Mulyana, seperti dilihat di akun PBNU di YouTube.
Kelompok yang menamakan diri Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) sebelumnya telah menyampaikan keberatan mereka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi X DPR. Agus menanggapi kritik tersebut dengan menyebut perspektif penolakan sebagai "bid'ah sejarah".
"Satu kelompok yang datang ke DPR bilang proyek ini akan mencuci dosa masa lalu. Saya kira ini perspektif yang boleh dikatakan bid'ah. Bid'ah sejarah, sesat. Masa kita tidak boleh menulis sejarah?" tegasnya.
Proyek penulisan sejarah ini melibatkan 113 sejarawan dan sejumlah arkeolog, dengan target penyelesaian sebelum 17 Agustus 2025. Agus mengakui bahwa proyek ini tidak akan memuaskan semua pihak, tetapi menegaskan pentingnya penulisan sejarah dalam era keterbukaan.
"Kami datang bukan hanya ke NU saja, tapi ke beberapa pihak. Selalu dikesankan bahwa pemerintah ini lawan. Padahal, kami sedang berusaha menyusun sejarah dengan objektif," jelas Agus.
Diskusi tersebut juga dihadiri oleh Prof. Susanto Zuhdi selaku Ketua Editor Penulisan Sejarah Indonesia 2025, serta pengurus bidang sejarah PBNU. Acara ini disiarkan secara langsung melalui YouTube TV NU, menunjukkan upaya transparansi dalam proses penulisan sejarah yang sedang berlangsung. (tan/jpnn)
