4 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, meminta pemerintah melakukan kajian ulang terhadap pembengkakan biaya proyek kereta cepat Whoosh yang digarap konsorsium PT KCIC. Permintaan ini disampaikan menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek.
"Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu," kata Adian, Senin (20/10).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan perlunya membandingkan harga proyek serupa di negara lain dengan teknologi dari Cina atau Jepang. "Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya," imbuhnya.
Legislator dapil Jawa Barat V itu menilai sikap Menkeu memiliki alasan tersendiri, namun kewajiban pemerintah untuk mengevaluasi manajemen proyek tetap harus dilakukan. Terkait wacana perpanjangan rute hingga Jakarta-Surabaya, Adian menilai ide itu baik asal diimbangi perencanaan matang.
"Gagasan kereta cepat itu bagus. Problemnya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja. Tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus," tegasnya.
Adian menyoroti bahwa hampir setiap proyek besar di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya. Ia menegaskan jika proyek ini menggunakan APBN, pemerintah harus menjelaskan evaluasinya.
"Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik," ujarnya.
Menurut Adian, penilaian niat baik dapat dilihat dari kepatutan harga dalam kontrak. "Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tetapi problemnya adalah kok biayanya bisa gede banget," pungkasnya. (tan/jpnn)
