7 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya, Robert J. Kardinal, mendesak Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat segera menerbitkan kebijakan strategis untuk memutus praktik monopoli dan duopoli rute penerbangan, khususnya di kawasan timur Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Menurut Robert, struktur industri penerbangan nasional saat ini tidak sehat karena hanya didominasi dua kelompok besar, yakni Grup Lion dan Grup Garuda.
Kondisi tersebut membuat harga tiket pesawat sulit turun dan cenderung tidak rasional, terutama untuk rute-rute ke wilayah timur Indonesia.
Ia menyoroti bahwa sebagian besar layanan penerbangan domestik, termasuk ke daerah terpencil, praktis dikuasai oleh maskapai dalam satu grup yang sama.
Di Papua misalnya, rute-rute perintis hingga kota kecil hanya dilayani oleh Wings Air, Lion Air, dan Super Air Jet yang berada dalam satu payung bisnis.
"Harga tiket menjadi mahal karena tidak ada kompetisi. Mau tidak mau harus beli, meskipun harganya bisa mencapai Rp 15 juta sampai Rp 20 juta untuk sekali jalan,” ujar Robert dalam keterangannya, Kamis (26/3).
Selain dominasi maskapai, Robert juga menyinggung keterbatasan armada maskapai milik Pemerintah seperti Garuda Indonesia dan Citilink yang dinilai tidak mampu menjangkau seluruh rute secara optimal.
"Garuda-Citilink (BUMN) tidak mampu atau sengaja dibuat tidak mampu ditambah lagi dengan aturan (regulator) sehingga terjadilah monopoli," ujarnya.
