jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangani dugaan suap pemilihan pimpinan DPD RI dan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
Desakan ini disampaikan PP Himmah saat berunjuk rasa di depan Gedung KPK di Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2025).
Ketua Umum PP Himmah Abdul Razak Nasution mengatakan pemilihan pimpinan DPD RI dan wakil ketua MPR dari unsur DPD sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan 95 senator.
Menurut dia, sesuai laporan yang telah disampaikan kepada KPK, 95 anggota DPD diduga menerima uang 13 dolar AS agar memberikan suara kepada calon tertentu saat pemilihan pimpinan lembaga negara itu.
Adapun rinciannya, 5 ribu Dolar As untuk memberikan suara pada pemilihan ketua DPD, serta USD 8 ribu untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD.
"KPK harus memeriksa 95 orang anggota DPD yang diduga terlibat, khususnya ketua DPD dan wakil ketua MPR dari unsur DPD RI," kata Razak melalui siaran pers.
Senada, Koordinator Aksi PP Himmah Novrizal mengatakan KPK wajib membongkar dugaan kasus suap tersebut.
"Ketua KPK yang baru harus tegak lurus dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Bukan hanya kata-kata, harus mengimplementasikan dalam pemberantasan korupsi," ucapnya.