jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap total anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah 2024 sebesar Rp 719 miliar. Menurut Tito, angka terbaru untuk pelaksanaan PSU Pilkada 2024 turun dibandingkan perkiraan sebelumnya, karena adanya efisiensi anggaran.
"Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp 1 triliun, karena ada efisiensi tersebut," kata Mendagri Tito saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).
Mantan Kapolri itu mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masing-masing wilayah menghabiskan anggaran Rp429,725 miliar atau 59,75 persen untuk PSU pada Pilkada 2024.
Selanjutnya, kata Tito, Bawaslu memerlukan Rp 158.919.295.848 atau 22,10 persen, dan Polri dan TNI Rp 91.993.554.893 atau 12,79 persen serta Rp 38.531.459.000 atau 5,36 persen. "Jadi, total Rp 719.170.232.546," ungkap alumnus Akpol 1987 itu.
Meski demikian, Mendagri Tito meminta KPU dan Bawaslu bisa mengefisienkan anggaran selama pelaksanaan PSU Pilkada 2024, agar tak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Kami menyisir terutama daerah yang PSU apakah anggarannya betul-betul efisien, sehingga kami harapkan mereka tetap menggunakan APBD-nya," kata Mendagri Tito. (ast/jpnn)