2 days ago
5
jpnn.com, JATINANGOR - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, mengatakan bahwa sertifikasi halal bukan hanya instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga strategi penting dalam memperkuat potensi ekonomi daerah dan memperluas daya saing produk lokal di pasar global.
Hal itu disampaikan Haikal dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia.
Menurut Haikal, kebijakan wajib sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, membuka peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi halal.
Selain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, kebijakan ini juga menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha daerah.
“Sertifikasi halal bukan hanya perlindungan bagi konsumen, tetapi peluang agar produk daerah lebih diterima di pasar global. Hal ini akan meningkatkan nilai ekonomi dan membuka akses yang lebih luas bagi UMKM,” ujar Haikal Hasan yang akrab disapa Babe Haikal.
Dia menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam percepatan sertifikasi halal melalui fasilitasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta integrasi kebijakan daerah dengan ekosistem halal nasional.
“Halal kini bukan sekadar urusan agama, tetapi telah menjadi simbol kesehatan, kualitas, dan kebersihan. Dunia menanti hal ini,” tambahnya.
