3 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono mempertanyakan efektivitas investasi PT Danareksa (Persero) dalam penyelamatan Garuda Indonesia.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Danareksa, pria yang akrab disapa Kanang menyoroti alokasi dana sebesar Rp1,1 triliun, yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kondisi keuangan dan manajemen maskapai pelat merah tersebut.
Kanang menyoroti masih adanya keluhan dari karyawan serta ancaman mogok kerja dari para pilot, yang menunjukkan bahwa permasalahan internal Garuda belum sepenuhnya teratasi.
"Apakah Pak Dirut sudah benar-benar memotret kondisi Garuda? Karena kita sering menerima keluhan dari mantan karyawan, mantan pramugari, bahkan mendengar adanya ancaman mogok dari para pilot. Jika melihat manajemennya, tentu perlu ada pembenahan yang luar biasa," ujar Kanang dalam RDP di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/3).
Kanang menekankan bahwa upaya penyelamatan Garuda Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga harus mencakup perbaikan manajemen. Menurutnya, tanpa reformasi di level manajemen, permasalahan keuangan maskapai ini hanya akan terus berulang.
"Apakah misi penyelamatan ini juga menyentuh aspek advokasi manajemen? Karena jika hanya soal finansial, siklus masalah ini akan terus terjadi tanpa solusi yang tuntas. Harapan saya, Danareksa bisa masuk ke dalam skema bisnis Garuda secara lebih menyeluruh," tegasnya.
Selain itu, ia meminta penjelasan terkait progres investasi Danareksa di Garuda sejak 2022, yang dijadwalkan berlangsung selama lima tahun. Kanang menanyakan apakah intervensi yang dilakukan telah sesuai rencana serta bagaimana status pembayaran Garuda terhadap investasi tersebut.
Tak hanya membahas Garuda Indonesia, Kanang juga menyoroti kondisi kawasan industri yang berada di bawah naungan Danareksa. Ia mencatat adanya penyusutan kawasan industri, yang diperburuk oleh ketidakpastian ekonomi global dan berpotensi berdampak pada perekonomian nasional, termasuk risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri.
