Akbar Faizal Menegaskan Pentingnya Pengawasan Publik di Danantara

jpnn.com, JAKARTA - Gagasan pembentukan Danantara kembali memantik perdebatan. Di satu sisi, pemerintah memproyeksikannya sebagai mesin baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.

Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran: apakah superholding ini benar-benar jalan menuju kemakmuran, atau justru membuka celah risiko baru bagi perekonomian nasional?

Isu tersebut mengemuka dalam debat publik bertajuk “Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru” yang digelar di Makassar, Selasa (15/4).

Forum tersebut menjadi pembuka dari rangkaian diskusi di 10 kota yang diinisiasi Nagara Institute.

Sorotan utama tertuju pada Danantara sebagai entitas superholding yang mengelola aset hingga USD900 miliar atau sekitar Rp14.700 triliun.

Aset jumbo itu berasal dari sejumlah BUMN strategis seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, hingga Pertamina.

Namun, besarnya nilai tersebut justru menjadi sumber kecemasan.

Di tengah rekam jejak masalah tata kelola dan korupsi, sebagian kalangan menilai Danantara berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang rawan disalahgunakan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News